Showing posts with label Education. Show all posts
Showing posts with label Education. Show all posts

Tuesday, December 15, 2015

Studio Download dan PAPER PEMBENTUKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA. Studio Musik

PEMBENTUKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
Oleh
Kholis Rahmat Riyadi

Abstrack
Maritime nations are countries which can take advantage of the sea , although the country may not have numerous marine , but has technology capability , science , equipment , and others to manage and using the sea , good the space and wealth its natural and its strategic location . Hence, many countries islands or the state of an island which is not or had not been maritime nations because they had not been can take advantage of the sea have been deployed in in his power . Indonesia memilliki potential very large as state maritime he should have many wide-ranging marine to be the shaft maritime the world. The policy taken to toward the creation of indonesia is the maritime the world based on hankam and economic diplomacy. To meet all the indonesia shall can solve the problems that inhibits be the shaft maritime the world among other: evil illegal fishing , not good use its geographic location , The smuggling of goods and the good

Keywords: shaft maritime , indonesia potency

Abstrak
Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya. Indonesia yang memilliki potensi yang sangat besar sebagai negera maritim dengan mempunyai banyak laut yang luas untuk menjadi poros maritim dunia. Kebijakan yang diambil untuk menuju pembentukan Indonesia sebagai poros maritim dunia didasarkan pada hankam serta diplomasi ekonominya. Untuk memenuhi semua itu Indonesia haruslah dapat menyelesaikan masalah yang menghambat menjadi poros maritime dunia antara lain: Kejahatan illegal fishing, belum pandai memanfaatkan letak geografis Indonesia, Aktivitas penyelundupan baik barang maupun orang.


Kata Kunci: Poros Maritim, potensi Indonesia


Thursday, June 4, 2015

Studio Download dan Gambaran Singkat Pelaksanaan Penataran P4 Bagi Mahasiswa. Studio Musik

Studio Download dan Gambaran Singkat Pelaksanaan Penataran P4 Bagi Mahasiswa. Studio Musik


Ekaprasetia Pancakarsa atau yang lebih kita kenal dengan nama P-4 sebenarnya tidak ada yang salah dengan muatan isin yang sebenarnya. Bahkan sebagian kalangan menganggap perlunya menghidupkan kembali pendidikan macam Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) hasil karya orde baru (orba) di sekolah-sekolah. Seiring dengan terjadinya degradasi moral di Indonesia. Mengingat tujuan dari P-4 itu sendiri yakni untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. . Hal itu tentu menjadi hal yang sangat penting bagi pedoman bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu P4 juga sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam mencapai cita-cita bersama dalam bernegara. Dalam Penataran P4 menggunakan pola � pola ada dua pola diantaranya yaitupola calon penatar dan pola pendukung.
Penataran P4 bagi mahasiswa baru telah dimulai sejak tahun 1983, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.86/Dikti/Kep/83. Selanjutnya pelaksanaan penataran P4 bagi mahasiswa baru dikoordinasikan BP7 melalui Surat Keputusan Kepala BP7 Pusat No.Kep-01/BP7/I/1984.Penataran P4 bagi mahasiswa baru termasuk pola pendukung yang diselenggarakan dalam jumlah waktu yang lebih banyak, yakni lebih kurang 100 jam. Oleh karena itu penataran P4 jenis disebut juga dengan Penataran P4 Pola Pendudkung 100 Jam.
Pelaksanaan penataran P4 bagi mahasiswa dipadukan dengan pelaksanaan orientasi program studi dan pengenalan kampus. Jadi penataran P4 bagi mahasiswa baru memiliki dua komponen pokok, yaitu: komponen penataran P4 itu sendiri, dan komponen Opspek (Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus). Komponen pertama diselenggarakan selama 87 jam, dan komponen kedua diselenggarakan selama 12 � jam. Komponen penataran P4 tersebut setara dengan jumlah jam penataran P4 untuk calon penatar dikurangi acara pidato dan pendalaman kedua yaitu: ceramah P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; acara pendalaman selama 8 jam; acara diskusi kelompok P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; diskusi kelas P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; dan diskusi paripurna selama 7 jam. (BP7 Pusat, 1985:226).
Pola tersebut berlaku hingga tahun akademik 1989/1990. Mungkin karena adnya isu kejenuhan dalam penataran P4, maka mulai tahun akademik 1990/1991 penataran P4 pola 100 jam tersebut komposisinya dirubah. Komponen penataran P4 yang semula 87 jam dirubah menjadi 45 jam, dan komponen Opspek yang semula 12 � jam dirubah menjadi 55 jam. Komposisi komponen pertama disesuaikan dengan bentuk baku penataran P4 pola pendukung 45 jam. Sedangkan komposisi komponen kedua meruPakan perluasan dari komposisi sebelumnya (Surat Dirjen Dikti No.2636/D/T/90). Perubahan ini dianggap sebagai upaya peningkatan penataran P4 pola 100 jam bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.

Penataran P4 pola pendukung 100 jam bgi mahasiswa baru semula dimaksudkan untuk mengganti MKDU Pendidikan Pancasila yang berbobot 2 SKS (Pasal 1 Surat Keputusan Dirjen Dikti No.86/Dikti/Kep/1983). Tetapi beberapa perguruan tinggi yang telah melaksanakan MKDU Pendidikan Pancasila secara baik keberatan dengan penggantian itu dengan alasan MKDU Pendidikan Pancasila telah berjalan baik, dan sekalipun jumlah jam penataran P4 sama dengan jumlah jam MKDU Pendidikan Pancasila dalam satu semester namun pemberian dalam jangka waktu dua minggu dalam penataran P4 dianggap kurang membekas pada mahasiswa (BP7 Pusat, 1985:225). Sehingga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengirim surat kepada Rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa penggantian tersebut �tidak harus� (Surat Dirjen Dikti No.1008/D/Q/1984).Penataran P4 bagi mahasiswa baru telah dimulai sejak tahun 1983, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.86/Dikti/Kep/83. Selanjutnya pelaksanaan penataran P4 bagi mahasiswa baru dikoordinasikan BP7 melalui Surat Keputusan Kepala BP7 Pusat No.Kep-01/BP7/I/1984.Penataran P4 bagi mahasiswa baru termasuk pola pendukung yang diselenggarakan dalam jumlah waktu yang lebih banyak, yakni lebih kurang 100 jam. Oleh karena itu penataran P4 jenis disebut juga dengan Penataran P4 Pola Pendudkung 100 Jam.
Pelaksanaan penataran P4 bagi mahasiswa dipadukan dengan pelaksanaan orientasi program studi dan pengenalan kampus. Jadi penataran P4 bagi mahasiswa baru memiliki dua komponen pokok, yaitu: komponen penataran P4 itu sendiri, dan komponen Opspek (Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus). Komponen pertama diselenggarakan selama 87 jam, dan komponen kedua diselenggarakan selama 12 � jam. Komponen penataran P4 tersebut setara dengan jumlah jam penataran P4 untuk calon penatar dikurangi acara pidato dan pendalaman kedua yaitu: ceramah P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; acara pendalaman selama 8 jam; acara diskusi kelompok P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; diskusi kelas P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; dan diskusi paripurna selama 7 jam. (BP7 Pusat, 1985:226).
Pola tersebut berlaku hingga tahun akademik 1989/1990. Mungkin karena adnya isu kejenuhan dalam penataran P4, maka mulai tahun akademik 1990/1991 penataran P4 pola 100 jam tersebut komposisinya dirubah. Komponen penataran P4 yang semula 87 jam dirubah menjadi 45 jam, dan komponen Opspek yang semula 12 � jam dirubah menjadi 55 jam. Komposisi komponen pertama disesuaikan dengan bentuk baku penataran P4 pola pendukung 45 jam. Sedangkan komposisi komponen kedua meruPakan perluasan dari komposisi sebelumnya (Surat Dirjen Dikti No.2636/D/T/90). Perubahan ini dianggap sebagai upaya peningkatan penataran P4 pola 100 jam bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.
Penataran P4 pola pendukung 100 jam bgi mahasiswa baru semula dimaksudkan untuk mengganti MKDU Pendidikan Pancasila yang berbobot 2 SKS (Pasal 1 Surat Keputusan Dirjen Dikti No.86/Dikti/Kep/1983). Tetapi beberapa perguruan tinggi yang telah melaksanakan MKDU Pendidikan Pancasila secara baik keberatan dengan penggantian itu dengan alasan MKDU Pendidikan Pancasila telah berjalan baik, dan sekalipun jumlah jam penataran P4 sama dengan jumlah jam MKDU Pendidikan Pancasila dalam satu semester namun pemberian dalam jangka waktu dua minggu dalam penataran P4 dianggap kurang membekas pada mahasiswa (BP7 Pusat, 1985:225). Sehingga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengirim surat kepada Rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa penggantian tersebut �tidak harus� (Surat Dirjen Dikti No.1008/D/Q/1984).

Tuesday, June 2, 2015

Studio Download dan Landasan Hukum Pelaksanaan Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4). Studio Musik

Studio Download dan Landasan Hukum Pelaksanaan Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4). Studio Musik



  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian pelaksanaan P-4 merupakan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai penjelmaan rakyat, yang wajib dipatuhi.TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang P-4 yang telah dicabut dengan Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, di antaranya berisi: (1) bahwa P-4 ini diperuntukkan sebagai penuntun dan pegangan hidup bagi setiap warganegara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (2) Presiden bersama-sama DPR ditugasi untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
  2. Sebagi tindak lanjut lanjuti TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tersebut Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1978, untuk menyelenggarakan penataran P-4, dan sebagai langkah pertama diselenggarakan penataran bagi calon Penatar Tingkat Nasional, yang biasa disebut Manggala.
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, khususnya yang tercantum dalam Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan P4 merupakan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai penjelmaan rakyat, yang wajib dipatuhi.
Bangsa Indonesia meyakini bahwa Pancasila dapat memberikan kesatuan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membimbing bangsa Indonesia dalam mengejar kehidupan lahir batin yang baik di dalam masyarakat indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu pancasila harus diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakata, kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Mengingat pengalaman-pengalaman bangsa kita yang dalam menghayati pancasila banyak melakukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap pancasila itu sendiri. Pengalaman-pengalaman itulah yang menjadi latar belakang perlunya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga diyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktian pancasila itu sendiri.
Guna melestarikan keampuhan dan kesaktian pancasila itu, maka perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila oleh setiap warga negara indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan. Untuk keperluan ini dibentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP7 dengan surat Keputusan PresidenNo.10 tahun 1979. Keputusan Presiden tersebut ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 239 tahun 1980, No. 163 tahun 1981, dan No. 86 tahun 1982, tentang pembentukan BP7 di Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II sehingga di setiap propinsi dan kabupaten dan kotamadya memiliki lembaga yang bernama BP7 Daerah. Untuk keperluan penyelenggaraan penataran P4 bagi masyarakat dikembangkan pola-pola penataran sebagai berikut:
  1. Pola 120 jam, yang dikemudian hari berkembang manjadi pola 144 jam, bagi calon penatar yang akan bertugas di BP-daerah tingkat I maupun tingkat II, dan bagi tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi.
  2. Pola 45 jam, bagi kader-kader organisasi kemasyarakatan
  3. Pola 25 jam dan pola 17 jam bagi masyarakat pada umumnya; di kemudian hari pola 17 jam dihapus karena dipandang kurang efektif
  4. Memasuki tahun 1990-an dikembangkan pula pola penataran P4 yang disesuaikan dengan profesi target audience, yang disebut pola terpadu. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan muatan penataran P4 dengan berbagai lapangan kerja.
  5.  Dengan beberapa modifikasi penataran P4 pola 120 jam dikembangkan menjadi pola penataran bagi para mahasiswa yang baru masuk perguruan tinggi menjadi penataran P4 pola 100 jam, pola 45 jam bagi murid klas 1 SLTA, dan pola 25 jam untuk murid klas 1 SLTP.


Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila resmi dilakukan pada saat disahkannya Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia Nomor: II /MPR /1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (ekaprasetia pancakarsa). Seperti pemikiran Soeharto tentang Pancasila sebuah keyakinan kita semua bahwa melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen pada waktu orde baru saat itu. Kemudian dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia akanterasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. 


Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.( TAP MPR No.II / MPR /1978).




Studio Download dan Kebaikan dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Studio Musik

Studio Download dan Kebaikan dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Studio Musik

Kebaikan Orde Lama:
  1. Berani menentang kapitalisme yang di anut perusahaan-perusahaan peninggalan belanda. Soekarno pada masa orde lama menentang kapitalis dengan merubah aksi pembangunan negara dengan cara solsialis yang diharapkan mampu membangun Indonesia lebih baik
  2. Moral bangsa dan nasionalisme masih terjaga. Masa orde lama adalah masa dimana rakyat masih memiliki moralitas yang tinggi, sangat menghormati penguasa dengan tidak melontarkan protes dengan aksi anarki. Nasionalisme pun masinh sangan kental di dalamnya.
  3. Prinsip Berdikari. Prinsip ini adalah prinsip berdiri di kaki sendiri. Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno lebih mengedepankan pembangunan ke dalam, menutup semua  jalan bagi negara asing untuk memasuki bangsa Indonesia dalam berbagai aspek. Sehingga Indonesia diharapkan menjadi negara yang mandiri.
  4. Kembalinya Irian Barat ke Dalam Negara Indonesia. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. 
  5. Mampu membangun integritas nasional. Rakyat Indonesia pada masa itu sangat kental dengan persatuan, sehingga terciptanya integritas nasional
  6. Merupakan negara yang mempunyai prinsip yang kuat. Pada masa itu Indonesia menjadi negara yang berprinsip kuat, tidak mudah dan tidak mau dipengaruhi oleh bangsa negara lain.
  7. Disegani oleh negara lain. Rakyat Indonesia yang pada waktu itu tidak ada kebebasan untuk memberontak terhadap pemerintahan, menumbuhkan sikap dan sifat rakyat Indonesia yang ramah tamah. Hal itu membuat Indonesia banyak disegani negara lain.
  8. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya Gerakan Non- Blok melalui KTT Asia- Afrika di Bandung pada tahun 1955
  9.  Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut diperhitungkan oleh kedua blok raksaksa dunia pada masa itu.
  10. Menasionalisasi/mengambil alih perusahaan-perusahaan asing termasuk perusahaan belanda.
Kebaikan Orde Baru:
  1. Sukses KB. Pada masa orde lama tingkat kelahiran penduduk yang kian membesar akhirnya dapat diatasi dengan berhasilnya program Keluarga Berencana (KB) yang menganjurkan penduduk untuk cukup memiliki dua anak saja.
  2. Sukses menjalankan Pemilihan umum. Pemilihan umum pada masa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.
  3. GDP meningkat. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
  4. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Rencana dalam pembangunan lima tahun Indonesia berhasil pada masa ini.
  5. Sukses memerangi buta huruf. Pada masa orde lama, Indonesia berhasil mengurangi tingkat buta huruf pada penduduk.
  6.  Pengangguran minimum. Pada masa orde lama, sudah banyak penduduk yang memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Sehingga tingkat pengangguran berkurang.
  7. Sukses Gerakan Wajib Belajar. Pada masa ini, semua penduduk dapat dikatakan telah mengikuti pendidikan karena ada gerakan wajib belajar.
  8.  Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Pada masa orde lama, banyak investor asing yang menanamkan modalnya pada Indonesia. Hal tersebut menguntungkan bagi pihak Indonesia untuk meningkatkan pendapatan.
  9. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Pada masa ini, para penduduk lebih menyukai produk-produk dalam negeri untuk digunakan. Hal tersebut membantu meningkatkan rasa nasionalisme dalam tubuh rakyat Indonesia
  10. Sukses keamanan dalam negeri. Pertahanan negara pada waktu itu baik sehingga kemanan dalam negeri dapat sukses terjamin
Kebaikan Reformasi:
  1. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. Pada sebelumnya yaitu orde baru, perekonomian hanya dapat dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto. Pada masa reformasi persaingan ekonomi mulai terbuka untuk semua.
  2.  Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Pada masa reformasi ini, sudah tidak ada tekanan rakyat untuk berdiam diri dan tidak bisa mengutarakan aspirasinya. Karena di masa ini sudah ada kebebasan berbicara, bahkan untuk berdemo terhadap pemerintah pun di sahkan tetapi tetap dengan etika.
  3.  Era keterbukaan. Pada masa reformasi berbeda dengan masa orde baru yang menutupi masalah hutang luar negeri. Pada masa reformasi ini lebih terbuka sehingga rakyat mengetahui apa-apa saja dan bagaimana perkembangan Indonesia.
  4.  Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan.  Praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat pemerintahan dan pengusaha dalam kegiatan perekonomian nasoinal semakin banyak ditemukan bukti-buktinyapada masa reformasi ini.
  5. Demokrasi yang lebih terbuka. Dengan adanya kebebasan berbicara dan berpendapat secara langsung, maka secara otomatis Demokrasi Indonesia sudah lebih terbuka.
  6. Pemerintah tidak lagi otoriter. Pada masa ini, rakyat diberi kebebasan untuk memberontak pemerintah jika dirasa kebijakannya tidak sesuai atau merugikan rakyat.
  7. Daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.
  8. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi
  9. Demokratisasi di bidang politik. Sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat otonom.
  10. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara

Tuesday, November 11, 2014

Studio Download dan Contoh Artikel Konseptual. Studio Musik

PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI DENGAN
TATANAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

oleh

Kholis Rahmat Riyadi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat nasional maupun internasional. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Korupsi sering dikaitkan dengan politik, juga terkait dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Korupsi di tanah air kita ibarat "warisan haram" tanpa surat wasiat. Korupsi di negeri ini sekarang sedang merajalela bahkan telah menjadi suatu "kebiasaan". Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda terutama mahasiswa adalah generasi penerus yang akan menggantikan posisi para penjabat sebelumnya. Jadi, kita lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda agar tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh "budaya" korupsi dari generasi pendahulunya. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar, mereka mampu menyuarakan kepentingan`rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum .


            Kata Kunci: Peran Mahasiswa, Gerakan Anti-Korupsi.






Studio Download dan Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika (USA). Studio Musik

Studio Download dan Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika (USA). Studio Musik


Study-12-Perkembangan IKN-PKN di Amirika serikat sangat perlu dikaji karena Amerika serikat dinilai merupakan pelopor dari Pengajaran Demokrasi di Sekolah. Dimana kita harus mengetahui tingkat perkembangan dari Civics-Community Civics-Civics Education .

    Civics
            Menurut Numan Somantri istilah civics secara historis pada zaman yunani diartikan sebagai penduduk sipil yang mempraktikan demokrasi langsung dalam "negara kota" Namun di Amerika Serikat civics digunakan sebagai istilah pengajaran demokrasi politik disekolah-sekolah .. Dibedakannya hal tersebut untuk memnerikan identitas kepada pelajaran demokrasi politik yang disebut dengan civics , karena dalam pelajaran civics ini organisasi pelajaranya diorganisir secara psikologis ( Psychologically organizerd ). Ini dimaksudkan agar civics dapat dipahami, dimengerti sesuai dengan tingkat umur pelajaran .. Maka beberapa negara yang demokrasi mendapatkan bayangan akan pembelajaran IKN dan PKn dinegaranya meskipun pada dasarnya konsep dan pedomannya haruslah jangan mengikuti Amerika Serikat karena tidak bisa sama.

    Community Civics
            Dalam pelaksanaannya pengorganisasian civics meskipun sudah diusahakan pengorganisasian secara psikologis tetapi didalam praktek para pendidik merasa tidak puas terhadap penyelenggaraan civics . Sehingga pada tahun 1907 lahir gerakan Community civics sebagai reaksi dari ketidakpuasan terhadap civics yang dipelopori oleh WA Dunn dimaksudkan agar pelajaran civics lebih fungsional bagi siswa. Yaitu dengan memperluas bahannya mencakup lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal maupun internasional ( Community civics ) serta dibicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan ( economic civics ), usaha-usaha swasta dan masalah pekerjaan warga negara ( Vocational civics ) .
Karena sebelumnya, civics hanya mempelajari konstitusi dan pemerintahan saja, lingkungan sosial kurang diperhatikan. Sehingga isi civics menurut gerakkan Community civics disamping mempelajari konstitusi dan pemerintahan juga mempelajari tentang:
  Community civics
  Economic civics
  Vocational civics
            Maka melihat isi civics berkembang dari demokrasi politik, menjadi lebih luas cakupannya dengan bertambahnya demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

    Civics Education
            Civics Education istilah lainnya adalah Citizenship Education . Gerakkan civics education muncul karena pelajaran civics kurang berisikan kebutuhan pelajaran yang berhubungan dengan aspek pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga civic Educations meliputi:
  Berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menimbulkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis.
  Juga meliputi seluruh program sekolah dan pengalaman-pengalaman sekolah untuk melengkapi panangan dari pada fungsinya sebagai warga negara, seperti hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat demokratis.
            Menurut Jack Allen, dengan batasan PKN menyangkut seluruh produk program sekolah, dan tentunya bukan semata-mata tugas mata pelajaran civics. Tapi civics memiliki fungsi yang sangat penting untuk melakukan hal itu. Civics memberikan pengalaman pertama kalinya bagi kaula muda yang beranjak dewasa disekolahnya tentang pandangan yang lengkap tentang fungsi kewarganegaraan, seperti hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam konteks demokratis. Pada tahun 1971 dipertegas lagi bahwa bahan civics education meliputi pengaruh positif dari:
  Pendidikan sekolah,
  Pendidikan dirumah ( Parental influence ),
  Pendidikan dimasyarakat ( learning outside the class room and the home )

    Proses Pertumbuhan Civic Education

            Perkembangan civic education di Amerika Serikat yang berkembang tidak terbatas pada bahannya agar lebih fungsional, tetapi tujuannya lebih ditekankan pada menyiapkan warga negara dalam masyarakat demokratis. PKN (civics education) merupakan pengembangan dari IKN (civics). Sehingga sering disebut dengan civics plus. PKN (Civics education) merupakan pengembangan dari civics yang materinya telah diperluas oleh gerakkan community civics sebagai konsekuensinya civic educaion mengambil bahan dari civic memberikan kontribusi dalam memberikan informasi yang memadai tentang demokrasi dan gambaran profil warganegara yang baik (demokrasi) dan juga mengambil bahan yang beraspek pendidikan untuk membangun dan mengembangkan warga negara yang demokratis. Civic education lebih menenkan pada orientasi yang bersifat terapan atau menganologikan dari istilah .. Di Amerika Serikat PKN dibanyak negara bagian mengajarkan konstitusi Amerika, sejarah Amerika, Pemerintahan Amerika, penghormatan bendera, wilayah negara, patriotisme, prinsi- prinsip representasi, kewajiban warga negara, demokrasi, pemilihan umum, partai politik, dan prinsip-prinsip ekonomi.
Topik yang disajikan di AS (Suparlan dan Suparman, 1990: 1) di Negara bagian meliputi Konstitusi Amerika, Sejarah Amerika, Pemerintahan Amerika, Bendera Amerika, Wilayah Negara, Patriotisme, Prinsip Perwakilan, Kewajiban Warga Negara, Demokrasi, Pemilu Parpol, Prinsip Ekonomi.
Civic diambil dari ilmu politik kemudian ditambahkan dengan program pendidikan menjadi civic education (PKN)
PKN meliputi ilmu-sosial etika agama, tekhnologi, science, posittif influence masyarakat, informal content, konstitusional. PKN juga mengandung masalah psikologi pendidikan: teori mengajar proses berpikir, motifasi, transfer perseption, aquiring skill conzep generalitation, afektivelearnimg, personality and adjustment.


Studio Download dan Karya Tulis tentang Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. Studio Musik

SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN


 Disusun Oleh:
Nama: Kholis Rahmat Riyadi
NIM: 3301413035
Prodi: PPKn
Jurusan: PKN
Fakultas: Ilmu Sosial





UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014









PENDAHULUAN 
      A.    Latar Belakang
Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia kena langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Kondisi sanitasi di Indonesia memang tertinggal cukup jauh dari Negara negara tetangga. Dengan Vietnam saja Indonesia hampir hampir sejajar atau bahkan akan didahului, apalagi dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura yang memiliki komitmen tinggi terhadap kesehatan lingkungan di negaranya. Jakarta hanya menduduki posisi nomor 2 dari bawah setelah Laos dalam pencapaian cakupan sanitasinya.
 Salah satu contoh dari kondisi sanitasi yang buruk di Indonesia adalah sanitasi lingkungan pasar, khususnya pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios- kios atau gerai, los dan pasar terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Salah satu contoh pasar tradisional yang ada di Indonesia khususnya di daerah Banyumas yaitu pasar Sega mas yang berada di wilayah kabupaten Purbalingga Pasar. Pasar tersebut bisa dikatakan memiliki kondisi sanitasinya masih belum bisa dikatakan ideal sebagaimana pasar tradisional di negara-negara maju.
Disamping itu, sanitasi sangat menentukan keberhasilan dari paradigma pembangunan kesehatan lingkungan lima tahun ke depan yang lebih menekankan pada aspek pencegahan dari aspek pengobatan. Sehingga adanya upaya perbaikan sanitasi sejak dini kususnya pada pasar tradisional dapat membantu dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat disamping ada perbaikan sanitasi lingkungan pasar tradisional. 
   B.    Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan pendalaman untuk membandingkan kondisi sanitasi lingkungan pasar tradisional di wilayah kabupaten sehingga dapat ember ikan kontribusi dibidang kesehatan lingkungan.
   C.    Tinjauan Pustaka
1.     Sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor ingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia
2.     Sanitasi Tempat Penjualan dan Sanitasi Peralatan yang Digunakan Sanitasi Tempat Penjualan Sanitasi tempat penjualan hendaknya diusahakan agar tidak menggunakan tempat-tempat atau ruangan yang mudah kemasukan debu atau basah(lembab) karena dapat mempengaruhi kebersihan produk yang dijual,seperti diketahui bahwa debu dapat menempel pada makanan sehingga makanan tersebut diragukan kebersihannya.Sanitasi tempat penjualan meliputi:
a)     Lantai
b)     Dinding
c)     Ventilasi
d)     Air
e)     Alat pengolahan
3.     Sanitasi lingkungan adalah pencegahan penyakit dengan jalan pengawasan tidak hanya terhadap lingkungan fisik manusia saja tetapi juga pengawasan terhadap lingkungan biologis, sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Sanitasi lingkungan sangat berperan juga terhadap sanitasi makanan yang meliputi kegiatan usaha yang ditujukan kepada semua tindakan semua tingkatan, sejak makanan dibeli, disimpan, diolah dan disajikan untuk melindungi agar konsumen tidak dirugika n.

PEMBAHASAN
Pembahasan Berdasarkan kondisi lingkungan  dapat dijelaskan bahwa kondisisanitasi lingkungan pasar Tradisional Sega Mas kurang baik . Hal demikian, dapat diketahui dari kondisi fisik pasar yang tidak terawatt dimana sampah berceceran disegala sudut bangunan pasar. Selain itu, banyak lapak-lapak pedagang yang berjualan tidak pada lokasi, sehingga sering meluber sampai ke jalan. Sementara di Pasar Besar lebih terorganisir dan rapi sehingga higinitas produk pangan juga terjamin, walupun juga ditemukan pedagang dibeberpa jalan di area Pasar Besar, tetapi hal demikian relatif lebih sedikit. Ditinjau dari sanitasi makanan yang ada di pasar tradisional tingkat higienitasnya sangat kurang terjamin dibandingkan di Pasar Besar
Hal demikian dapat diketahui dari beragam sayuran dan buah-buahan yang dijual pada gelaran tikar yang langsung menempel di tanah. Hal tersebut sangat rawan t erhadap berbagai macam mikroba tanah yang menempel pada buah maupun sayuran. Sementara di Pasar Besar Relatif lebih higienis. Disamping buah dan sayuran, juga ada aneka ikan dan daging yang juga dijual secara terbuka, tanpa memperhatikan kebersihan tempat dan produk dagangannya. Hal demikian tentunya sangat rentan terhadap berbagai macam parasit k h ususnya yang bersifat patogen yang dibawa oleh lalat dan beberapa serangga sampah yang lain. Jika dibiarkan begitu saja, berbagai macam ikan dan daging tersebut bisa berpotensi menimbulkan gangguan penyakit bagi konsumennya. Permasalahan demikian, seringkali ditemukan di Pasar tradisional sementara di Pasar Besar higienitas aneka ikan dan daging lebih diutamakan.
Faktor lain yang menambah nilai buruk terhadap sanitasi lingkungan pasar tradisonal  sendiri yaitu tidak tersedianya kamar mandi umum atau toilet. setelah ditelusuri bahwa tidak ditemukan adanya toilet sehingga sangat merugikan bagi s ebagian atau bahkan mungkin seluruh pelaku pasar. Sekalipun terkesan remeh, tetapi kebutuhan akan toilet sewaktu -waktu dibutuhkan oleh semua pihak pelaku pasar. Toilet baru ditemukan di sekitar area parkir yang mana bentukoiletnya berupa toilet portabel atau toilet berjalan. Tentunya kondisi demikiankurang kondusif disamping jaraknya lumayan jauh dari bangunan pasar, saluran penghapusan juga tidak terkondisikan dengan baik, sehingga air limbah menggenang dan meluber disekitar toilet berjalan. Ventilasi dan penerangan juga menjadi masalah disini. K h ususnya di lantai pertama bagian pakaian yang mana jarak antar lapak sangat rapat dan pakaian juga bergantungan tidak beraturan. Akibatnya, ruang menjadi penat, sesak dan sangat tidak nyaman. Ventilasi dan penerangan pada pasar pakaian sangat minim, sehingga bisa dibayangkan bagaimana kondisi ruang tersebut.Berbeda dengan Pasar Besar dengan bangunan gedung yang relatiftinggi, ventilasi dan penerangan juga terfasilitasi.

KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:
  1.  Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia kena langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia
  2.  Sanitasi lingkungan adalah pencegahan penyakit dengan jalan pengawasan tidak hanya terhadap lingkungan fisik manusia saja tetapi juga pengawasan terhadap lingkungan biologis, sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusi a.


DAFTAR PUSTAKA
Environmental Sanitations Journal
http://environmentalsanitation.wordpress.com/category/inspeksi-sanitasi-pasar/NA PASAR TRADISIONAL
 2.docxhttp: //jdih.cianjurkab.go.id/Naskah%20Akademis/NA%20PASAR%20TRADISIONAL%202.docx Makalah Sanitasi Lingkungan | 11